Dampak Globalisasi Terhadap Demokratisasi Ekonomi Rakyat Indonesia - Kuresensi.xyz

December 11, 2022

Dampak Globalisasi Terhadap Demokratisasi Ekonomi Rakyat Indonesia



Seiring waktu berjalan melewati abad 20, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) semakin pesat dan mutakhir. Perkembangan iptek mendorong berbagai pembaharuan dan pemanfaatan hasil teknologi. Pemanfaatan teknologi mendorong fenomena globalisasi. Globalisasi secara etimologi berasal dari kata global yang artinya dunia. Secara etimologi, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (Nurhaidah & Musa, 2019). Globalisasi juga dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih intensif dan ekstensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (Winarno, 2008). Berdasarkan dua pengertian tersebut, globalisasi adalah proses terjadinya kesalinghubungan regional dan dunia secara unik serta mendorong terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.


Bangsa Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain (Ermawan, 2017). Ciri khas tersebut misalnya dalam hal keanekaragaman budaya, perekonomian kerakyatan, dan dalam hal yang paling fundamental seperti dasar negara. Globalisasi yang meningkatkan keterkaitan global, memudahkan informasi dari berbagai belahan dunia untuk masuk ke Indonesia. Arus informasi eksternal tentu membawa pengaruh bagi kepribadian bangsa Indonesia yang pada dasarnya memiliki ciri khas dan keunikan dalam berbagai bidang. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan keterangan pengaruh globalisasi terhadap bidang ekonomi rakyat.


Ekonomi Kerakyatan

Bung Hata mengenai konsepsi demokrasi pernah mengatakan, ‘demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung jawab pada rakyat. Dengan tidak adanya rasa tanggung jawab, tak mungkin ada demokrasi’ (Wardhono, 2015). Demokrasi yang telah kita kenal adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selaras dengan Bung Hatta, maka dalam kerangka ekonomi dapat diartikan bahwa kedaulatan perekonomian ada di tangan rakyat. Konsepsi ekonomi kerakyatan adalah bagian dari ekonomi Pancasila. Prof. Mubyarto menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat.


Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila melekat nilai-nilai moralistik, demokratik, dan mandiri. Pengaplikasian ekonomi Pancasila melekat pada perilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Pangsa pasar terbesar ekonomi yang diusahakan rakyat kecil dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat dominan. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan dilakukan dalam wujud yang wajar, adil, jujur dan fair. Ekonomi kerakyatan mengandung kebebasan dengan tanggung jawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat adil dan makmur atas landasan demokrasi ekonomi.


Dampak Globalisasi

Konsep globalisasi sering dipersamakan dengan kapitalisme. Hal ini tidak bisa disalahkan, mengingat proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme seperti mengglobalnya peran pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Persamaan mendasar antara globalisasi dan kapitalisme adalah rangka perluasan pasar, kemungkinan penggunaan tenaga kerja murah dan pengerukan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber alam dan sumber manusia negara lain. Hingga saat ini paling tidak proses kapitalisme masih eksis keberadaannya melalui kontroversi Bank Dunia dan IMF yang mendapat julukan sebagai the new colonial masters. Meski hujatan terus mengalir, terutama ditujukan pada kegagalan propagandanya pada Dunia Ketiga yang mengatakan bahwa pasar bebas dan economic orthodoxy mampu mengatasi kemiskinan dan menjaga ekologi ternyata tidak terbukti (Wardhono, 2015).


Globalisasi membawa pengaruh yang cukup pekat dalam dunia ekonomi. Muncul budaya konsumtif dalam diri masyarakat. Muncul berbagai perusahaan yang terus-menerus menggunakan tenaga kerja murah yang tidak sebanding dengan besarnya kinerja yang diberikan. Ekonomi sebagian besar dikuasai oleh para pemilik modal, sedangkan kalangan menengah ke bawah sulit untuk menggerakan ekonomi dengan lebih leluasa. Mudahnya pemerintah menggunakan sistem utang kepada pihak eksternal sebagai dasar pembangunan.


Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi dunia maka kepentingan nasional harus dikedepankan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tangguh dan sadar kedaulatan. Ke depan diperlukan kebijakan ekonomi di tingkat mikro dan makro yang jelas dan transparan. Negara melalui pemerintah mempunyai mandate sebagai katalisator dan stabilisator ekonomi. Karena selama ini, disadari bahwa terdapat pola asimetri yang tampak jelas antara kebijakan dan implementasinya. Hambatan terbesar adalah karena kebijakan ekonomi yang diintrodusir pemerintah masih pekat akan pola paternalism yang berbarengan dengan menguritanya sistem-sistem dan struktur lama. Ambil contoh, jika kita amati kebijakan pemerintah masih kurang mampu menghadirkan pelaku bisnis handal yang benar-benar teruji. Hal ini paling tidak juga tercermin dari rapuhnya mikro institusional yang kita miliki. Kondisi ini menunjukkan indikasi ketidakjelasan arah kebijakan yang ingin dituju. Belum lagi dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang menciptakan masyarakat berorientasi apsar ternyata menghadirkan masyarakat berperilaku konsumtif. Berpijak dari ini maka kebijakan pemerintah ke depan harus mampu menekan laku konsumtif dimana konsumen sebagai korban.

 


 

Daftar Pustaka

Ermawan, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 32(1), 1–54.

Nurhaidah, & Musa, M. I. (2019). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Pesona Dasar, 7(2), 1–9. https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753

Wardhono, A. (2015). Demokrasi Ekonomi Indonesia Di Tengah Globalisasi: Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat. In A. Taufiq, A. F. Hadi, & Anwar (Eds.), Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Bangsa-Bangsa (p. 27). Penerbit Ombak. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul Latifah-101810401034.pdf?sequence=1

Winarno, B. (2008). Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi. Jurnal Unair, 124.

No comments:

Post a Comment